Pemerintah desa merupakan ujung tombak dalam pembangunan di tingkat lokal. Untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, sangat penting bagi pemerintah desa untuk memahami proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dengan baik.

Menurut Bambang Suryadi, seorang pakar ekonomi pembangunan, APBDes merupakan instrumen utama dalam mengalokasikan sumber daya keuangan desa secara efisien dan efektif. “Dengan memahami proses penyusunan APBDes, pemerintah desa dapat memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran untuk pembangunan yang berkelanjutan,” ujar Bambang.

Proses penyusunan APBDes di Desa Jangur harus dimulai dengan melakukan studi kelayakan terhadap program-program pembangunan yang akan dijalankan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa program-program tersebut benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat desa dan dapat memberikan dampak yang positif dalam jangka panjang.

Selain itu, partisipasi masyarakat juga harus diperhatikan dalam proses penyusunan APBDes. Menurut Triyono, seorang aktivis masyarakat desa, partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBDes sangat penting karena masyarakat yang akan menjadi pengguna langsung dari program-program pembangunan tersebut. “Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan APBDes, pemerintah desa dapat memastikan bahwa kebutuhan masyarakat benar-benar terpenuhi,” ungkap Triyono.

Pemerintah Desa Jangur juga perlu memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa melalui APBDes. Menurut Retno Wulandari, seorang ahli tata kelola keuangan desa, transparansi dan akuntabilitas akan membantu mencegah terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan dana desa. “Dengan menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa, pemerintah desa dapat membangun kepercayaan masyarakat dan memastikan keberlanjutan pembangunan di masa depan,” jelas Retno.

Dengan memahami proses penyusunan APBDes secara komprehensif, Pemerintah Desa Jangur dapat mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan memberikan dampak positif bagi masyarakat desa. Semua pihak, mulai dari pemerintah desa, masyarakat, hingga ahli dan aktivis, perlu bekerja sama dalam menyusun APBDes yang berorientasi pada keberlanjutan.